masalah otonomi daerah. Berhubung saya berada di daerah Sumatera utara, maka yang akan saya bahas dalam karya ilmiah ini hanya penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Utara. masalah otonomi daerah

Kedua UU otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kawasan Perdagangan Bebas, Kota Batam. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda (Mardiasmo, 2004:25): Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian. Nugroho D. A. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperbarui dengan UU No. Abstract. Satu sisi menjadi pemecah masalah bagi demokratisasi di tingkat lokal, mendemontrasikan kebijakan non sentralistis dan memberikan kebebasan dan keleluasan bagi daerah di dalam menentukan pembangu­nannya sendiri. Jawab : Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini akan memberikan dampak pada perubahan sisitem pemerintahan di Indonesia lebih komplit dan dinamis dan terarah. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. A. 21. Ia melahirkan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di. Wapres Ma'ruf Amin berharap Pilkada serentak 2024 akan menghasilkan kepala daerah yang punya komitmen terhadap otonomi daerah. Sebaliknya pejabat yang bersangkutan tetap dipertahankan sebagai pejabat ketika kepala daerah memasuki masa kepemimpinan yang kedua. Agus Luthfi, M. Di Susun Oleh: Kelompok 7 1. Kriteria Otonomi Khusus di Papua dan Perbedaannya dengan Daerah Otonomi Khusus Lainnya. Kesalapahaman Terkait Kebijakan Otonomi Daerah. Pada dasarnya yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan. Sistem otonomi daerah sebenarnya memberikan langkah positif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Latar Belakang Masalah Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan Masalah Hasil dari uraian latar belakang diatas, muncul permasalahan yang hendak dicari jawabannya, yaitu: Apakah persepsi aparat daerah Kabupaten Semarang terhadap penerapanA. Otonomi merupakan solusi terpenting untuk menepis semua permasalahan tersebut. Apa Dampak Yang Ditimbulkan Pada Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama, kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah ini yang salah satunya adalah masalah kesiapan daerah dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan otonomi daerah dengan baik dan maksimal. 2 Rumusan Masalah 1. Si, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Periode 2011-2014 Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, dan Pakar Kajian Papua Drs. Otonomi daerah adalah sebuah istilah yang berarti bahwa setiap daerah memiliki. menimbulkan masalah yang berbenturan dengan budaya dan perilaku politik yang mengalami tolak tarik antara elite dan massa. Pemerintah. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukan implementasi kebijakan ini menemui kendala-kendala yang harus selalu dievakuasi dan selanjutnya disempurnakan agar tujuannya tercapai. Pengawasan pembangunan lebih efektif. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan sebagai berikut: 1. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985). Menurut Hukum Tata Pemerintahan Negara atau Hukum Administrasi Negara Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan daerah untuk menjalankan pengaturan, penetapan, penyelenggaraan, pengawasan, pertanggungjawaban Hukum dan Moral dan Penegakan Hukum. Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Latar Belakang Masalah . Aditya Sumanagara fr. Baik pemerintahan daerah, asas desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Sumber ilustrasi: PEXELS. Otonomi daerah merupakan peluang dan juga tantangan bagi setiap daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lainnya. daerah, gagasan otonomi daerah harus dipahami sebagai masalah lama. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Otonomi Daerah) DOSEN PENGAMPU : Drs. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. Bagaimana Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama Orde Baru dan Reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ? 2. MAKALAH ISU & KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ”OTONOMI DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA” Dosen Pengajar : H. 20201. Wapres Harap Pilkada 2024 Lahirkan Kepala Daerah yang Komitmen terhadap Otonomi Daerah. Otoda dalam UU Pemda Baru : Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah. Kompasiana adalah platform blog. Mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai otonomi daerah. Idealnya pemerintah perlu menyelesaikan masalah ini melalui berbagai instrumen. Source: slideshare. Lahirnya UU No. 8 Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sa rana P ess, Jaka ta, 1987 . Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan. MAKALAH KEBIJAKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN “KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OTONOMI DAERAH” Oleh: ALDY IAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA BAB I PENDAHULUAN Krisis ekonomi dan yang lainnya yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan. Jakarta - . Namun banyak juga permasalahan-permasalahan yang timbul akibat otonomi daerah ini seperti yang telah diuraikan diatas seperti masalah pemekaran daerah, korupsi, dll. 1. Pertahanan dan keamananMemahami kebutuhan akan otonomi daerah yang demikian, maka setidaknya mendekatkan kita kepada masalah urgensi Perda pengelolaan wilayah. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. A. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan mencantumkan arti dari otonomi daerah. 3 Tujuan Makalah Otonomi Daerah 1. Ekonomi biaya tinggi sebagai ekses penerapan. jumlah daerah otonom setelah desentralisasi sebanyak 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, 7. PHQJDPELOMXGXO‡ Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama Orde Baru Dan Reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia· B. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah yang diperbarui dengan UU No. Sedangkan tujuan penilisan ini adalah untukOtonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, danPeiuang. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Latar Belakang Masalah Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. khususnya dalam masalah kebijakan pajak dan retribusi daerah seperti masalah penetapan anggaran. Masalah-Masalah Pada Otonomi Daerah. C. 1. 14 Maret 2022 02:21. 3089) Eri Trianti (218. Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahas Belanda yaitu de yang berarti lepas dan centerum yang berarti pusat. Awal masalah dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ini berawal dari wewenang pemerintah pusat yang terlalu besar sehingga menyebabkan konsentrasi pekerjaan penyelenggaraan pemerintah menjadi tertimbun pada pemerintah pusat dan juga bisa menyulitkan pemerintah pusat untuk bergerak secara. D. Baik pemerintahan daerah, asas desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Pada pertemuan tersebut, pihak pemerintah Daerah Otonomi Guangxi Zhuang RRT menyampaikan informasi terkait CAHRSE yang akan diselenggarakan di. Otonomi daerah dilaksankan sebagai bentuk dari upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah, dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan daerah dengan potensi serta kekhasan daerahnya sendiri-sendiri. “Data terakhir sampai bulan Desember 2015 tercatat cukup tinggi, gubernur, bupati, walikota adalah. Namun dalam perjalannya format otonomi daerah pada era reformasi ini telah. Selain itu, masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan juga perlu diperhatikan. Jadi, tujuan utama dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak merata dan memberikan kesempatan oleh pemerintahan daerah untuk dapat mengelola sumber dayanya sendiri atau dapat kita simpulkan bahwa jika kita berada di provinsi A dan tinggal lama disana maka kita akan. Bahkan menururt banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. 8 Kemudian Amrah Muslimin, mengemukakan bahwa mengenai luasnya otonomiMenurut Nasroen pula, masalah otonomi daerah ini selain dari soal dan tehnik ketatanegaraan kita adalah juga soal “practisen belheid” sebab banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya hak mengurus rumah tangga itu jangan merupakan khayalan belaka. daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam. Jika pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan Otonomi Daerah. 1999 tentang otonomi daerah, serta Undang-Undang No. ANALISA MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM. Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah kementerian membentuk tim untuk mengawal tiga daerah otonom baru di Papua hingga Pemilihan Kepala Daerah 2024. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 000 T dana otonomi khusus dibantah oleh jajaran pemerintah daerah Papua. Otonomi daerah kemudian dimaknai sebagai pemberian wewenang kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional. Seiring. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada para warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. …2. 2 Rumusan Masalah 1. Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka terdapat dua pandangan yang BAB 1. penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Selain itu, asas Otonomi Daerah juga menjadi diskursus tersendiri, dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat terkesan terpusat dan mengesampingkan Otonomi Daerah. Posisi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih bersifat. Jakarta - Presiden RI-3 BJ Habibie meninggalkan banyak warisan berharga selama memimpin Indonesia. Masalah otonomi daerah dapat dijabarkan secara fakta dengan jelas dan singkat. Daerah tanpa otonomi. 2. Presiden Jokowi mengatakan tak semua permasalahan di daerah harus ditarik ke pemerintah pusat. Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007. Adapun cara menguraikan singkat latar belakang masalah pada makalah. Meskipun juga disadari bahwa UU 32/2004 juga telah melahirkan aneka konflik, terutama yang berkaitan dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Pasal 10 UU No. Mengenal Otonomi Daerah dan Beberapa Masalah di Dalamnya. kompas. Dengan bubarnya RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kembalinya sistem Indonesia menjadi Negara Kesatuan maka otonomi daerah kembali diberlakukan. daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa daerah yang diberikan kekhususan atau keistimewaan yang kemudian membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Otonomi Daerah Dalam Sebuah Negara Kesatuan. Berikut sejarah otonomi daerah dari masa ke masa. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar. A. TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA ANALISA ARTIKEL OTONOMI DAERAH Oleh : Nama : Danang Kusuma NIM : 1431140042 Kelas : MI-1D PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2014 Artikel Asli PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DI BALI Seiring dengan perkembangan reformasi di Indonesia, Pembangunan Nasional di Indonesia lebih menekankan pada prinsip-prinsip. Mulai dari tidak terkoordinasinya antara pusat-daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, masalah peraturan daerah, perencanaan daerah,. A. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. 49. Anggota DPD Nilai UU Otonomi Khusus Papua Sudah Baik, Tapi Belum Cukup Untuk Menyelesaikan Masalah Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua Barat Mervin S. pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundajang,. ,MA Sumber: Data diolah dari berbagai media massa (2005 – 2007) Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu : Faktor Pertama adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Contoh dari Otonomi Daerah di Indonesia. 1 Latar Belakang Masalah Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menepakan asas desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. A. Dampak perubahan tersebut berpengaruh langsung terhadap tatanan kehidupan manusia baik dibidang politik,. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. 141 Tahun 2000 tersebut disebutkan bahwa penggunaan kapal perikanan tidak bermotor,Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7) 1. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep. Kemudian untuk. 3 B. LATAR BELAKANG MASALAH Otonomi Daerah adalah salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat sehingga ruang partisipasi rakyat demi demokratisasi menjadi terbuka. Pengentasan kemiskinan menjadi tugas penting dari UU Nomor 25 Tahun 1999, dimana pemda mempunyai wewenang. 3 . Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut. kepada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. next post. Makalah Otonomi Daerah. otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban. I. Lihat foto. Lantas, apa latar belakang yang mendorong pemerintah pusat mengambil kebijakan otonomi daerah? Baca juga: Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia. UU No. UUD 1945 yang disahkan. ”. Berikut ini pembahasannya: 1. Untuk kepentingan rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara sosial ekonomi yang merata. jangan sampai atas nama reformasi dan otonomi daerah, terjadi penguatan eksploitasi, penindasan dan penaklukan. 10. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepala Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar pemikiran di atas¸ maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. OTONOMI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK A. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata. . 057. otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. masalah pembentukan daerah otonom baru deddy s. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah. 5 tahun 1979. 1 Otonomi Daerah Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk penyelenggaraan mengurus sendiri urusan masyarakat setempat menurut aspirasi meningkatkan pemerintahan dan daya dalam guna rangka dan hasil pelayanan guna terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan. Latar Belakang Masalah Pengaturan otonomi daerah bagi Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi ituSebagai kesatuan masyarakat hukum , desa memiliki otonomi. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan nyata, bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan kemanfaatan sumber daya. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Tiga DOB di Papua Dikawal hingga 2024. Selain itu harus adanya ketepatan dan kelayakan antara. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. 1. 2. Mengetahui solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara umum pengertian. Dalam bagian ini bukan saja dikemukakan tentang teori-teori yang relevan yang terkait dengan perencanaan, melainkan juga dimunculkan kasus menarik dari Kabupaten Kutai Timur. 11. karakteristik, masalah dan kebutuhan daerah dalam region yang berbeda. Dalam makalah ini dijelaskan tentang otonomi daerah. Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Otonomi Derah 114 D. (0769) 22458 Abstrak : Studi ini bertujuan untuk memahami penyelenggaraan otonomi daerah atau desentralisasiPengertian Otonomi Daerah Evy Pajriani dalam Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah PPKn Kelas X (2020:10) menyebutkan, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos dengan auto yang berarti "sendiri". 2 BAB II PEMBAHASAN MASALAH A. Karena itu tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Walaupun begitu ada juga hal-hal yang perlu disempurnakan dan masalah dalam otonomi daerah. Otonomi memang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mandiri mengurus diri, namun dari sana juga tampak muncul persoalan-persoalan otonomi yang kebablasan. Dasar Hukum Otonomi Daerah. 97 1. Permasalahan Otonomi Daerah dan Penyelesaiannya . MASALAH-MASALAH OTONOMI DAERAH Bahan Kuliah untuk MahasiswaProgram S1-PIN Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu PolitikUniversitas Mulawarman, Samarinda Oleh : Tri Widodo W. Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelolah sendiri pemerintahannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. “Untuk. com - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus berbagai. Referensi.